Ketum PAN Rayu PDIP untuk Tak Dukung Ahok

rayuan-ketum-pan-ke-pdip-untuk-tak-dukung-ahok-1j49o5HyZc

Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan tidak akan mendukung Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI 2017. Keputusan tersebut
diambil lantaran pria yang akrab disapa Ahok itu berniat maju lewat
jalur perseorangan.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan, saat
memberikan sambutan di acara Hari Lahir ke 18 Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016) malam.
Zulkifli merayu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk satu
suara dengan partainya yang tak mendukung petahana Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) maju di Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti.

Tetapi ajakan tersebut tak secara terang-terangan disampaikan Zulkifli
Hasan. Ia mengungkapkan tengah berupaya keras agar PDIP tidak sejalan
dengan Partai Golkar yang diketuai Setya Novanto dimana sudah
menyatakan dukungan kepada Ahok. Ia optimis bisa meyakinkan Pak Hasto
untuk tidak mendukung Ahok.

“Di republik ini kita begitu beragam. Jangan sampai kita mempertaruhakan keragaman itu. Berbahaya,” ungkap Zulkifli, entah apa maksud yang sesungguhnya.

Zulkifli kembali mengajak Hasto untuk tidak mengambil risiko yang dinilainya sangat membahayakan ke depannya. Entah bahaya apa yang dimaksud Zulkfli terkait pernyataannya ini. “Mungkin tidak terjadi apa-apa, tapi kalau menyimpan bara dalam dada, suatu saat akan berbahaya. Maka saya mati-matian ngajak Pak Hasto,” tutur Zulkifli.

Terkait pernyataan Zulkifli, Hasto menyatakan pernyataannya tersebut sekadar memberikan masukan soal kerjasama antarparpol di DKI Jakarta. “Tentu saja kami harus berdialog, karena persoalan di DKI tidak bisa kami selesaikan sendirian,” singkat Hasto.

sumber: OkezoneOkezone

Lulung Sebut Meningkatnya Kemiskinan di DKI karena Rendahnya Penyerapan Anggaran

bps-sebut-kemiskinan-di-jakarta-meningkat-sQbhDeT2tJBadan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta telah merilis bahwa jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan yakni sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di DKI Jakarta melalui survei (BPS) mengalami peningkatan.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung mengatakan bahwa salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan adalah kurangnya penyerapan anggaran dari Pemprov DKI. Ia menentang pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Puranama alias Ahok yang menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan karena kenaikan dollar dan ia tidak melihat secara fakta di BPS

Hal tersebut ia katakan, menyusul pernyataan Ahok yang menyebutkan hasil survey BPS tidak benar dan seolah menyalahkan hasil temuan tingkat kemisikinan tersebut.

“Kemiskinan itu berpengaruh dari penyerapan anggaran, perusahaan kecil juga bisa gulung tikar yang kerjasama dengan pemerintah. Jadinya pembangunan enggak berjalan,” kata Lulung di DPRD DKI, Rabu (20/7/2016).

Lulung meminta Pemrov DKI dan BPS seharusnya dapat menyamakan presepsi mengenai hasil survei angka kemiskinan di Ibu Kota. Ia pun berharap Pemprov tidak hanya dapat menyalahkan metode yang digunakan BPS

sumber: Okezone

Ahok Komentari Pembatalan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

ini-konsep-jokowi-tata-pesisir-jakarta-lewat-garuda-project-660x330Banyaknya mega proyek yang akan dibangun di DKI Jakarta, membuat masyarakat bingung akan prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan pemerintah Jakarta memprioritaskan rencana pembuatan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta yang disebut Proyek Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Sebab Teluk Jakarta yang telah terkontaminasi atau tercemar dapat diatasi dengan reklamasi tersebut. “Terus yang reklamasi 17 pulau, itu untuk mengatasi pencemaran laut dan segala macam,” kata Ahok.

Reklamasi pantai nantinya bisa mendukung Giant Sea Wall atau Tanggul Raksasa serta pembangunan pengelolaan air limbah. Sementara untuk rusun, Jokowi-Ahok sebelumnya sudah menargetkan Pemrov DKI dapat membangun 200 rusun bersubsidi tiap tahunnya untuk relokasi warga kurang mampu. Namun, yang diutamakan saat ini adalah penambahan blok rusun di Marunda.

Akan tetapi proyek reklamasi ini Teluk Jakarta ini dibatalkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertanyakan Rizal Ramli yang secara sepihak membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Pembatalan reklamasi pulau yang digarap PT Agung Podomoro Land (APL) tersebut disampaikan Rizal Ramli melalui konferensi pers tanpa mengirim surat kepada Presiden Jokowi.

“Sudah saya kirim. Saya mempertanyakan konferensi pers-nya Menko itu jadi patokan atau tunggu surat? Begitu loh,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, pembatalan proyek tersebut perlu dikoordinasikan ke Jokowi. Sebab, landasan reklamasi adalah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 bukan Keputusan Menteri. Ahok mempertanyakan bukti pemberhentian proyek reklamasi Teluk Jakarta tersebut. Ahok menyatakan hingga kini tidak ada pembicaraan pribadi dengan Rizal Ramli terkait penghentian mega proyek itu. Ahok kecewa sebab Rizal Ramli hanya berbicara melalui media.

Ahok mempertanyakan alasan pembatalan proyek itu karena soal pipa gas dan saluran Perusahaan Listrik Negara (PLN). Menurut Ahok, pembangunan Pulau G sudah disesuaikan.

“Kalau dia alasannya pipa gas, sesuai media atau PLN justru Pulau G sudah dipotong setengah sebetulnya jadi seratusan hektar semua pulau kan rata-rata 400 atau 500 hektare,” Ahok menandaskan.

sumber: Liputan6